Makassar, Metrolacak.com —Tak banyak pejabat yang berani datang ke Kejaksaan membawa dosa institusinya sendiri. Heri Jerman, Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), adalah satu dari sedikit itu.
Selasa pagi, 27 Mei 2025. Suasana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berubah tenang sekaligus tegang. Heri datang membawa berkas. Bukan sembarang dokumen, tapi setumpuk bukti dugaan korupsi yang merusak kepercayaan rakyat terhadap negara.
Nilainya bukan main: Rp1,1 miliar lebih.
Pelakunya? Mantan kepala Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi III, inisial II, bersama kroni-kroninya.
Dan Heri tak menyembunyikan apa pun. Semuanya dibuka. Semua nama diseret ke terang.
Kotoran Lama, Tangan Baru
“Ini perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tidak boleh ada yang main-main dengan uang negara,” ujar Heri tegas.
Pembersihan ini, kata dia, juga merupakan manifestasi komitmen Menteri PKP Maruarar Sirait. Tak ada toleransi untuk korupsi. Tak ada ampun untuk pelanggaran.
Heri menyebut dua modus yang dilakukan mantan pejabat tersebut:
-
Perjalanan dinas fiktif—dengan sandiwara sewa kendaraan. Anggaran negara dikuras, negara dirugikan Rp914 juta lebih.
-
Proyek DED siluman—pekerjaan selesai lebih dulu, kontrak menyusul belakangan. Nilai kerugian negara Rp201 juta.
Dan yang lebih mencolok: 7 paket proyek dipecah untuk akal-akalan tender, namun hanya satu pelaksana yang mengerjakan semuanya. Seorang kolega si kepala balai. Nepotisme dalam wujud paling vulgar.
Bersih-Bersih yang Nyata, Bukan Basa-Basi
Pelaporan ini bukan yang pertama. Dalam empat bulan menjabat Irjen, Heri sudah mengantar empat laporan dugaan korupsi ke aparat penegak hukum:
-
Rusus Maluku, kerugian Rp2,8 miliar
-
Perumahan Eks Pejuang Timor Timur, nilai proyek Rp430 miliar
-
BSPS Sumenep, proyek jumbo Rp109 miliar
-
Dan kini, Balai Perumahan Sulawesi III—angka kerugian Rp1,1 miliar
Tak heran jika sebagian media menyebutnya “Sapu Baja PKP”. Karena Heri tak hanya membongkar, ia menyeret dan menyerahkan. Bukan wacana, tapi aksi nyata.
Menunggu Tangan Jaksa
Kini, bola panas ada di Kejati Sulsel. Di tangan Kepala Kejaksaan Agus Salim dan timnya. Mampukah mereka menyambut langkah berani dari kementerian dengan penindakan yang setara?
Satu hal pasti: publik akan menilai. Dan sejarah akan mencatat. Bahwa pada era Prabowo, di bawah Maruarar Sirait, ada satu Irjen yang menolak diam, menolak kompromi, dan memilih berhadapan langsung dengan bau busuk warisan birokrasi lama.
"Lebih baik dicemooh karena bersih, daripada dipuji karena diam," tutur Heri Jerman pelan, namun menggelegar. (Dais)
