Metrolacak.com, Enrekang - Nama AH, mantan anggota DPRD Enrekang, mendadak menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika.
Pria berusia 50 tahun itu diduga kuat menjadi pemasok sabu kepada empat warga Enrekang yang ditangkap saat berpesta sabu di sebuah rumah kosong di Kecamatan Anggeraja.
Penangkapan berawal pada 5 Juni lalu. Empat orang, yakni AL (22), MT (47), RY (16), dan LD (23), diamankan aparat Satresnarkoba Polres Enrekang.
Dalam proses interogasi, para pelaku menyebut nama AH sebagai orang yang memberikan sabu. Fakta ini mendorong penyidik bergerak cepat.
Keesokan harinya, rumah AH yang berada tepat di seberang lokasi pesta sabu langsung digeledah.
Dari penggeledahan tersebut, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 41,86 gram bruto, yang disebut-sebut dibeli oleh AH seharga Rp33 juta.
AH tidak mengelak saat dimintai keterangan. Ia pun langsung ditahan bersama keempat pelaku sebelumnya.
Kapolres Enrekang AKBP Hari Budiyanto dalam konferensi pers menyatakan bahwa AH kini dijerat Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Ancaman hukumannya tidak main-main: minimal enam tahun hingga maksimal dua puluh tahun penjara. Sementara itu, keempat pelaku lain juga dikenakan pasal berbeda sesuai keterlibatan mereka.
Kasus ini menyisakan tanda tanya besar bagi masyarakat Enrekang.
Sosok AH yang dulunya dikenal publik sebagai wakil rakyat, kini harus berhadapan dengan jerat hukum sebagai tersangka pengedar.
Kejatuhannya mencerminkan ironi: dari panggung terhormat menjadi simbol kegagalan moral.
Masyarakat bertanya-tanya, bagaimana seorang eks legislator bisa terseret dalam peredaran sabu? Apakah ini hanya kasus tunggal, atau bagian dari jaringan yang lebih besar?
Sementara penegak hukum masih mendalami lebih lanjut, satu hal jelas: kepercayaan publik sedang diuji.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan penyalahgunaan narkotika, penangkapan AH menambah daftar panjang tokoh yang terjerumus ke jalan gelap.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum refleksi bagi semua kalangan, khususnya para pemegang kekuasaan dan tokoh masyarakat, bahwa jabatan adalah amanah, bukan jalan pintas untuk menyimpang.(*)
