SIDRAP, METROLACAK--Program Studi Magister Administrasi Publik (M.A.P.) Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) kembali menggelar ujian tutup tesis bagi mahasiswa program pascasarjana. Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai 5 Gedung Rektorat UMS Rappang pada Rabu (20/5/2026).
Mahasiswa atas nama Muhammad Firdaus mengikuti ujian dengan mempresentasikan tesis berjudul “Optimalisasi Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dalam Pelaksanaan Program dan Penganggaran pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju.”
Ujian tesis ini dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik UMS Rappang.
Tim penguji dalam ujian tersebut terdiri atas Dr. Andi Sinrang, M.Si., Dr. Muhammad Nur, M.Si., Prof. Dr. H. Jamaluddin, M.Si., Dr. Ir. H. Muh Rais Razak, M.Si., serta Dr. Andi Astinah Adnan, S.S., M.Si.
Dalam pemaparannya, Muhammad Firdaus menjelaskan bahwa digitalisasi keuangan publik telah menjadi isu strategis di berbagai negara sebagai respons terhadap tuntutan modernisasi tata kelola keuangan negara. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, sekaligus meminimalkan kesalahan manusia maupun potensi penyalahgunaan wewenang.
Ia menuturkan bahwa di Indonesia, transformasi sistem keuangan negara semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas pengelolaan anggaran di berbagai instansi pemerintah. Reformasi keuangan berbasis digitalisasi, kata dia, tidak hanya bertujuan mempercepat proses administrasi keuangan, tetapi juga memperkuat mekanisme akuntabilitas agar setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.
Sebagai bagian dari reformasi tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sistem terintegrasi dalam pengelolaan anggaran di lingkungan instansi pemerintah. SAKTI dirancang untuk menyelaraskan seluruh proses penganggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dalam satu sistem berbasis teknologi informasi.
Melalui penelitiannya, Muhammad Firdaus bertujuan menganalisis pemanfaatan, kendala, serta strategi optimalisasi penerapan SAKTI dalam pelaksanaan program dan penganggaran di Poltekkes Kemenkes Mamuju. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif.
Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SAKTI telah berjalan secara fungsional, khususnya pada unit keuangan. Namun, implementasinya dinilai belum optimal karena penggunaan sistem belum merata di seluruh unit kerja.
Penelitian itu juga mengidentifikasi tiga kendala utama dalam penerapan SAKTI, yakni keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta resistensi terhadap perubahan organisasi. Upaya optimalisasi yang dilakukan sejauh ini dinilai masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis.
Karena itu, Muhammad Firdaus menekankan perlunya strategi komprehensif melalui peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, penguatan infrastruktur teknologi, serta penerapan manajemen perubahan yang terstruktur agar implementasi SAKTI dapat berjalan lebih efektif.
“Keberhasilan implementasi SAKTI tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi dalam mendukung transformasi digital yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu penguji, Dr. Muhammad Nur, M.Si., menyampaikan bahwa berdasarkan hasil akumulasi penilaian, Muhammad Firdaus berhasil memperoleh nilai 91,2 dengan predikat A.
Ia berharap hasil penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital di lingkungan instansi pemerintah, khususnya dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
