Jakarta - Setelah sekian lama dinantikan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akhirnya mengumumkan harga gabah dan beras yang terbaru.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi membocorkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Pengumuman disampaikan langsung Arief usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
"Hari ini kami menghadap Presiden bersama beberapa menteri, dirut pupuk, Wamen BUMN. Pupuk disampaikan mekanisme pupuk itu di Pak Menteri Pertanian," ujar Arief.
"Sekarang salah satu yang diminta oleh Presiden diselesaikan segera dan sudah selesai adalah mengenai HPP harga pembelian pemerintah kemudian harga eceran tertinggi (gabah dan beras)," lanjutnya.
Arief menuturkan, penetapan HPP untuk gabah dan beras ini menjadi ranah Perum Bulog.
Dia lantas menjelaskan masing-masing HPP yang sudah ditetapkan pemerintah. Untuk harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 5.000. Kemudian harga GKP di tingkat penggilingan Rp 5.100.
Lalu GKG di gudang Perum Bulog Rp 6.300. "Kemudian beras di gudang perum Bulog dengan derajat sosoh 95 persen, kadar air 14 persen butir patah maksimum 20 persen, butir menir maksimum 2 persen, harganya Rp 9.950," jelas Arief.
Selain itu, dia juga menjelaskan perhitungan harga eceran tertinggi atau HET beras berdasarkan zonasi.
Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi.
Zona 2 meliputi Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, Jambi, Riau, Bengkulu, NTT dan Kalimantan.
Zona 3 meliputi Maluku dan Papua. "Untuk HET beras medium zona 1 Rp 10.900, untuk zona 2 Rp 11.500, zona 3 Rp 11.800," ungkap Arief.
"Kemudian untuk beras premium zona 1 Rp 13.900, zona 2 Rp 14.400, dan zona 3 Rp 14.800," lanjutnya.
Arief menambahkan, Presiden Jokowi sudah meminta penetapan HPP ini segera diumumkan.
"Sedangkan perundangannya dalam proses, sehingga ini bisa dapat diberlakukan segera," tambahnya.
Sebelumnya, petani dari berbagai daerah di Indonesia sangat menanti turunnya HPP gabah dan beras yang terbaru untuk tingkat petani dan penggilingan.
Petani dalam penantian tersebut, salah satunya petani padi di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Beberapa waktu lalu, petani bagian daerah utara daerah yang dipimpin Bupati H Dollah Mando tersebut, bahkan nekat turun aksi
Para petani tersebut menentan adanya harga gabah yang berlaku tak menentu di tingkat petani di bawah Rp5.000
Kondisi itu, diakui petani sebagai 'biang keladi' munculnya kerugian besar yang dialami petani akibat tingginya ongkos produksi dibanding harga pembelian gabah.
Melihat kencangnya protes petani tersebut, memaksa pihak DPRD Sidrap melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Pemkab Sidrap.
Bupati melalui Sekda Sidrap, Dr Basra kala itu menyampaikan komitmennya bersama-sama dengan petani memperjuangkan kenaikan harga gabah di tingkat petani.
"Kami di Pemkab Sidrap pasti bersama-sama dengan petani. Kami akan berjuang bersama dengan mengusulkan harapan petani tersebut ke pemerintah pusat," kata Dr Basra, kala itu.(*)
